Idul Fitri dan Rekonsiliasi Pasca Pilpres

Idul Fitri dan Rekonsiliasi Pasca Pilpres

Tak pelak pemilu 2014, terutama pilpres, menimbulkan gejolak politik yang cukup luar biasa. Banyak kejadian politik yang amat penting dan bisa menjadi sebuah tonggak pembangunan bangsa lima tahun ke depan. Politik tak bisa dilepaskan dari kejadian di masa lalu, saat ini dan masa depan. Politik selalu berkesinambungan dan menimbulkan sebab akibat.

Pertarungan pilpres diawali dengan ‘pecah kongsi’ antara Gerindra dan PDIP. Aroma pengkhianatan -dalam perspektif Prabowo dan Gerindra- yang dilakukan oleh Megawati dan PDIP dengan dilanggarnya perjanjian batu tulis menyebabkan tidak mesranya lagi kedua partai. Namun PDIP sendiri membantah bahwa ada pelanggaran terhadap perjanjian itu.

Tak pelak persoalan ini pun memicu persaingan ketat antar dua partai setelah pemilu sebelumnya berkoalisi. Gerindra yang menempati tiga besar dan sudah pasti akan mengusung Prabowo menjadi Presiden terhadang batu besar bernama Joko Widodo, capres PDIP, yang justru diorbitkan oleh Prabowo saat menjadi Gubernur DKI.

Pendulum politik sejak awal telah berayun ke persaingan dua kubu ini, Prabowo dan Jokowi. Manuver politik pun dilakukan dengan fokus utama berkoalisi dengan salah satu kubu. Upaya pembentukan koalisi diluar itu seakan menjadi subordinat yang tak mampu berbuat banyak dan berakhir antiklimaks.

Aroma masa kampanye yang penuh black campaign memperuncing persaingan. Walaupun pilpres secara keseluruhan hingga detik ini berlangsung damai, namun kita tak bisa menutup mata adanya ketegangan emosi diantara kedua kubu. Perang urat syaraf selalu dilancarkan saban waktu. Baik di media sosial, maupun media cetak dan elektronik. Uniknya, pilpres kali ini membuat garis tegas keberpihakan media terhadap salah satu kubu. Malah sebagian kalangan menilai media massa tidak lagi berimbang dan indenden, namun telah masuk pada wilayah politik praktis.

Kini kita semua akan menjelang idul fitri. Dalam kebudayaan islam di Indonesia, idul fitri selalu identik dengan bermaafan. Saling memaafkan antara sesama saudara, kerabat dan kawan. Maka sudah selayaknya momen ini digunakan oleh kedua pihak untuk ‘saling memaafkan’ dan meniadakan dendam. Bagaiamanapun juga sejarah telah mencatat banyak peristiwa tragis yang bermula dari dendam politik. Bangsa ini pun jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama dan mengorbankan persatuan yang dengan susah payah telah dirajut.

Namun hal itu bukan berarti kemudian membangun satu kesatuan koalisi. Dalam politik tiadanya oposisi juga berpotensi hilangnya kontrol. Oposisi diperlukan untuk membangun budaya politik yang sehat.

Idul fitri ini sudah selayaknya dijadikan sebagai momentum rekonsiliasi nasional. Segenap pasangan calon, partai koalisi, tim sukses dan simpatisan sudah selayaknya berdamai. Berjabat tangan erat dan membangun bangsa sesuai perannya masing-masing.

Melebur kesalahan dan khilaf dalam maaf. Saling berjiwa besar dalam melakoni kompetisi politik ini. Menegaskan kembali bahwa persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi diatas kepentingan politik sesaat.

Selamat idul fitri!

Mengutamakan Persatuan

Mengutamakan Persatuan

Megawati tampak haru, sesekali tampak air mata menetes. Ia peluk erat putrinya, Puan Maharani. Lega dan bahagia setelah mendengar berita hasil pilpres. Dengan didampingi Jokowi-JK dan tim suksesnya, Megawati menggelar konferensi pers yang menyatakan kemenangan pasangan nomor dua dalam pilpres ini.

Selang beberapa menit kemudian, seakan tak mau kalah cepat, Mahfud MD menggelar acara yang sama. Dengan muatan isi yang sama. Koalisi Merah Putih berdasarkan rilis quick count lembaga survei juga mendeklarasikan kemenangan.

Mana yang benar?

Polemik lembaga survei

Pemilihan presiden tahun ini merupakan peristiwa politik yang amat mengkhawatirkan. Semenjak awal memang tensi politik sudah sedemikian tinggi antara kedua calon, Prabowo dan Jokowi. Pasca pemilihan ini pun ketegangan tidak makin reda, tapi justru makin memuncak.

Pilpres tahun ini adalah pilpres yang berbeda dari pilpres sebelumnya. Selain hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja, pilpres kali ini juga merupakan pilpres yang kedua calon sama-sama mendeklarasikan kemenangan. Ya, kedua calon mengklaim menjadi pemenang, berdasarkan quick count masing-masing.

Deklarasi kemenangan kedua calon presiden didasarkan hasil quick count lembaga survei. Namun celakanya lembaga survei saat ini merilis hasil yang berbeda dengan selisih yang amat tipis. Inilah titik pangkal yang berpotensi menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Maka ketika survei menjadi sebuah keyakinan kebenaran maka inilah salah satu sumber petaka.

Muhammadun, Analis Studi Politik pada Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, berpendapat bahwa lembaga survei mampu menjadi penjaga keseimbangan berdemokrasi. Namun sangat berbahaya bila kalau lembaga survei makin memanfaatkan kebobrokan sistem politik ini untuk mengais keuntungan dan kekayaan.

Hasil data yang dirilis oleh lembaga survei di satu sisi dapat menjadi pengawalan demokrasi, namun di sisi lain dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi politik. Data quick count menjelma menjadi alat legitimasi yang mudah dipermainkan, dipesan, hingga menjadi alat pembodohan publik.

Lembaga survei bukanlah penentu hasil pilpres. Amat berbahaya dan merupakan pendangkalan demokrasi bila penentuan pemilihan umum didasarkan pada keputusan non lembaga negara. Walaupun menggunakan metode ilmiah, hasil dari lembaga survei adalah spekulatif dan tidak mempunyai ketetapan hukum.

Pecah?

Perpecahan adalah yang kita khawatirkan dengan fenomena politik saat ini. Sangat dikhawatirkan rakyat terbelah menjadi dua kubu yang saling mengklaim sebagai pemenang. Inisiatif ilmiah hanya berguna bila membawa manfaat bagi masyarakat. Metodologi ilmiah yang digunakan dalam survei dan quick count sangat kita hargai dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik. Namun bila dihadapkan pada sisi pertaruhan persatuan bangsa, yang merupakan sila ketiga, maka kita wajib mengedepankan hal konstitusional tersebut.

Maka adalah tepat bila kedua pasang calon saat ini lebih baik menunggu keputusan KPU. Namun, hal in pun masih menyisakan sebuah persoalan, karena sebelum pencoblosan sudah ada yang menyatakan kemenangan bila tidak dicurangi.

Oleh karena itulah, saya kira pilpres kali ini tak akan berakhir di penetapan oleh KPU saja tapi pada akhirnya bermuara pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Bila keputusan MK ini nantinya tak ditaati dan masih menyisakan dendam, maka bangsa ini akan menghadapi ancaman luar biasa.

Bagaimanapun juga Persatuan Indonesia adalah yang harus kita jaga sepenuh jiwa raga.