Panduan Bagi Caleg Untuk Kalah Dalam Pemilu

Pengalaman saya sebagai tim sukses adalah saat membantu pencalegan Kakak Ramadhani. Itu terjadi pada pemilu yang lalu. Yang sampai saat ini, invoice-nya juga belum dibayar.

Berbekal pengalaman yang secuil itulah, saya menyusun panduan bagi para caleg yang ingin kalah dalam pemilu tahun ini. Karena menulis panduan memenangkan itu bukan menjadi tugas saya.

Pertama, untuk kalah dalam pemilu, kita tidak perlu membedakan antara massa dan pemilih.

Saya ingat dahulu, bersama Ramadhani, menyusun berbagai macam kegiatan untuk warga. Mulai dari mancing bersama di selokan. Ya, mancing bukan di sungai, tapi di selokan yang lebarnya cuma satu meteran, hingga mengadakan gelar sembako murah.

Semua dengan tujuan untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Hasilnya memang memuaskan. Setiap agenda yang kami susun selalu di ikuti ratusan orang. Pun semuanya adalah warga dari dapil yang menjadi target kami.

Tapi kami lupa, bahwa antara massa dengan pemilih itu lain soal. Bisa saja kita mengumpulkan massa yang banyak, namun perlu di ingat, bahwa tidak semuanya otomatis menjadi pemilih.

Ibaratnya, nilai konversinya tidak bisa 100 persen. Perlu dilakukan tindak lanjut yang lebih sistematis agar massa itu terkonversi. Hal itulah yang tidak kami lakukan waktu itu. Hanya berfokus pada pengumpulan massa semata, namun tidak menghitung conversion rate-nya.

Hasilnya tentu saja zonk. Jumlah pemilih pada hari pencoblosan tidak sebanyak jumlah massa yang hadir dalam kegiatan.

Kekonyolan yang kedua, adalah tidak tahu cara mengikat masyarakat.

Jadi begini, misalnya kita datang ke masyarakat, kemudian bertanya apakah ia akan mencoblos kita pada pemilu besok, mungkin sebagian besar jawabannya akan mengatakan, iya. Namun kita mesti paham, bahwa di masyarakat jawa ada yang namanya sopan santun. Untuk tidak menolak secara langsung.

Saya ingat betapa pedenya kami waktu itu. Ada satu wilayah yang tokoh-tokohnya sudah ditemui. Sudah oke untuk mendukung kami. Namun, lagi-lagi, pada hari pencoblosan suara yang dihasilkan tidak banyak. Jauh dari target.

Pernyataan dukungan, baik personal atau yang datang dari tokoh, tidak serta merta berkorelasi positif dengan jumlah suara. Apalagi di daerah perkotaan. Perlu menggunakan cara lain untuk dapat mengikat suara masyarakat.

Caranya? Ada yang mengatakan dengan uang. Tapi, menurut saya, uang saja tidak cukup. Uang hanyalah salah satu faktor. Tapi ada cara lain.

Lalu caranya gimana untuk memastikan bahwa seseorang bakalan pasti milih caleg kita? Kalau saya sebutkan caranya, kan ya tidak pas dengan judul di atas. Kan judulnya panduan untuk kalah, bukan untuk menang.

Yang ketiga, adalah menganggap tidak punya lawan.

Anggapan yang berbahaya dalam dunia politik. Ya, politik adalah dunia yang meniscayakan adanya lawan.

Lawan bisa datang darimana saja, apalagi pemilu dengan sistem proposional terbuka ini, bisa menciptakan lawan dari partai sendiri dan partai yang lain. Ini wajar saja, karena ada rebutan. Yang direbut adalah suara, yang jumlahnya terbatas.

Maka akan ada saling sikut, saling mengambil dan mencuri suara. Ini riil terjadi, dan jangan menutup mata.

Karena itu salah satu kemampuan yang mesti dipunyai ketika memasuki dunia politik adalah skill untuk melakukan koalisi. Sebuah skill yang terlihat sepele, tapi penting dan tidak semua orang bisa.

Membangun koalisi ini dulu sempat kami lakukan, namun ternyata masih kurang. Ya, kami lupa bahwa ada satu tokoh dari partai lain yang sebenarnya bisa digandeng agar kami bisa memperoleh tambahan suara. Tapi, ya gimana ya, dari partai lain je.

Ya, sudah, kami hanya bekerja sendirian. Berusaha meraih suara sebanyak-banyaknya, hingga tidak sadar bahwa ada yang tidak senang dengan upaya kami.

Rumus buat kalah itu mudah, cukup tidak waspada.

Yang keempat, cukup postang posting aktivitas dan materi kampanye di sosmed dan berpikir sudah melakukan upaya yang hebat.

Duh, inilah upaya yang berujung kekalahan. Mengandalkan sosmed untuk meningkatkan popularitas adalah langkah yang tepat. Namun, hanya berkampanye di sosmed adalah langkah yang salah. Apalagi bila sosmed-nya tidak dioptimasi.

Sosmed memang harus digunakan, tapi jangan hanya mengandalkan sosmed. Tahu maksud saya ya? Itu kalau ingin menang. Sekali lagi, ini kan panduan buat kalah, jadi gunakan saja hanya sosmed untuk kampanye dan tanpa dioptimasi, serta tidak perlu turun langsung ke masyarakat.

Ada lagi, yang kelima, keenam, ketujuh, dan lainnya. Cuma tampaknya terlalu panjang. Lain kali saja disambung lagi.

Setelah sebagai konsultan Alvian itu, saya lalu memutuskan untuk tidak lagi menjadi konsultan politiknya. Ada dua alasan. Pertama, yang pemilu lalu saja belum dibayar. Kedua, lha dia tidak nyaleg lagi kok.

Ada yang mau saya konsultani untuk kalah? 😀

Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

Oleh: Triyanto Mekel

Semenjak gelombang reformasi pada tahun 1998 melanda Indonesia, proses demokratisasi berlangsung secara cepat dan besar-besaran. Setelah lebih dari tiga puluh tahun Indonesia berada dalam rezim otoriter yang menjalankan demokrasi semu, lalu sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie proses demokratisasi lewat pemilihan umum memberikan sebuah harapan baru. [1] Pemilihan umum presiden dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2004, sedangkan pemilihan umum kepala daerah setahun setelahnya, lalu berangkat dari hal tersebut berbagai pemilihan umum jamak dilakukan dalam masyarakat. [2]

Pemilihan umum (pemilu) memegang peranan sentral dalam sebuah sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya yang meliputi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen baik di tingkat pusat ataupun daerah dan juga kepala pemerintahan daerah atau pusat secara langsung. [3]

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat. Pertama, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi mempunyai asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Kedua, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun kepala Negara atau daerah.

Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

Keempat, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
Baca lebih lanjut