Setelah Drama Politik PPP

Setelah Drama Politik PPP

Setelah drama politik yang sempat memanas, maka PPP mengakhiri segala praharanya dengan bermuara pada penetapan dukungan kepada Prabowo. Hasil ini tentu saja menggembirakan hati ketua umum PPP, Suryadarma Ali, yang memang sejak awal menambatkan hatinya pada Prabowo.

Pada masa kepemimpinan Suryadarma Ali suara PPP mencapai kenaikan, walaupun tidak besar yaitu 6,53 persen dari tahun 2009 yang hanya 5,6 persen. Memang rata-rata pencapaian suara partai islam ataupun partai berbasis massa islam mengalami kenaikan. Namun sampai pemilu ini belum ada partai islam yang mampu menjadi partai papan atas. Hasil pemilu legislatif tahun ini tetap menempatkan partai islam di papan tengah.

Langkah keliru SDA

Setidaknya ada dua langkah keliru Suryadarma Ali (SDA) dalam prahara PPP tempo lalu. Pertama, kehadiran pada kampanye partai Gerindra di Gelora Bung Karno. Masa kampanye adalah waktu penting dimana setiap partai berusaha untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, namun SDA beserta segenap jajaran DPP malah menyempatkan diri hadir di kampanye partai lain.

Kehadiran SDA ini tentu saja menjadi pemicu konflik. Kehadirannya sebagai indikasi kuat bahwa ia berkeinginan untuk menjalin koalisi dengan Gerindra. Namun komunikasi SDA yang kurang baik di internal PPP menjadikan langkahnya terhambat oleh sebagian punggawa yang menghendaki koalisi dengan Jokowi.

Kedua, pemecatan SDA tak lama setelah konflik ini mencuat membuat keadaan semakin runyam. SDA tak cukup mempunyai power untuk ‘menekan’ anak buah yang memprotes kebijakannya. Akhirnya perlawanan pun tak bisa dihindari. SDA menghadapi situasi sulit dibawah ancaman pelengseran dirinya dari jabatan ketua umum.

Namun drama politik itu kini berakhir sudah. PPP telah memutuskan untuk mendukung Prabowo. Keputusan yang amat melegakan SDA.

Langkah ideologis?

Langkah PPP menggandeng Prabowo apakah merupakan langkah ideologis? Jatuhnya pilihan kepada Prabowo, seperti dikutip dalam pemberitaan media, didasarkan pada aspek keberpihakan Prabowo atas aspirasi umat islam.

Membangun koalisi memang tidak bisa dilepaskan dari aspek ideologis dan emosional. Ini menunjukkan bahwa perpolitikan Indonesia belum sepenuhnya terjatuh dalam pragmatisme akut. Masih ada percik ideologis yang mempengaruhi keputusan memilih koalisi.

Sayangnya, amat sulit untuk menemukan kembali koalisi berbasis ideologis tegas, antara partai islam dan nasionalis. Walaupun untuk saat ini kategorisasi hal itu juga kurang relevan. Perilaku partai saat ini cenderung merangkul kedua elemen tersebut. Partai nasionalis juga berusaha ‘tampak’ islami, dan partai islam juga mengaku sebagai nasionalis. Dan mungkin trend politik ke depan pun akan semakin menipiskan sekat antara islam dan nasionalis.

Kini, SDA hanya perlu memastikan bahwa gerak PPP solid dari pusat hingga struktur terbawah. Jangan sampai riak-riak perpecahan atau masih ada struktur yang berpaling dari keputusan partai. Walaupun saat pilpres ini berakhir SDA tak akan lagi menjadi nahkoda PPP.

 

Koalisi Tanpa Kursi, Mungkinkah?

Koalisi Tanpa Kursi, Mungkinkah?

Beberapa pekan ke depan wacana perpolitikan Indonesia akan mengerucut pada satu isu yaitu; koalisi. Walaupun sebenarnya isu ini telah mencuat selepas hitung cepat Pemilu Legislatif lalu. Berdasarkan hasil rekapituasi KPU, tidak ada satu pun partai yang memenuhi syarat minimal pengajuan calon presiden (capres) dan wakil presiden sendirian. Pemilu saat ini tidak ada juara bertahan yang memperoleh kenaikan suara secara signifikan.

PDIP yang digadang-gadang dengan Jokowi Effect-nya ternyata hanya mampu meraup 18,95% suara. Partai Golkar pun mengalami penurunan dan hanya mampu meraup 14,75% suara. Namun penurunan lebih tajam dialami oleh Partai Demokrat yang meraih 10,19%. Hanya Gerindra yang mampu menyodok hingga posisi tiga besar dengan 11,81%.

Sedangkan partai lain, walaupun beberapa mengalami peningkatan suara, tetap tak beranjak dari posisi partai tengah. Maka koalisi menjadi hal mutlak. Koalisi presidensial menjadi realitas politik yang tidak dapat dihindari.

Wacana yang berkembang akhir-akhir ini adalah “koalisi tanpa syarat” dan “tidak bagi-bagi kursi.” Wacana ini berkembang sebagai anti tesis dari koalisi yang selama ini terjadi yang cenderung mengarah soal bagi-bagi kekuasaan saja.

Mungkinkah koalisi terbentuk tanpa ‘jatah kursi?’ Secara idealita hal tersebut memang memungkinkan. Namun secara realita hal itu sangat kecil kemungkinan terjadi (untuk tidak menyebut ‘tidak mungkin’).

Pertama, setiap partai politik hari ini mempunyai ‘bargaining position’ yang cukup kuat. Saya kira tidak ada satu pun partai yang mau memposisikan diri dalam sub-ordinat partai lain. Dengan posisi yang egaliter seperti ini tidak akan mungkin tercipta koalisi yang bertipikal otoriter dengan hubungan hirarkis.

Kedua, konsep kerja sama adalah pembagian tugas dan kewenangan. Kerja sama bukanlah satu pekerjaan dikeroyok tapi ada pembagian yang jelas agar kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Maka dalam koalisi, setiap partai akan memberikan sumbangsih pemenangan capres yang diusung dan tentu saja mengharap ada imbalan. Istilah ‘tidak ada makan siang gratis’ akan selalu ada dalam politik.

Ketiga, wacana koalisi tanpa jatah kursi adalah wacana yang dibuat untuk menarik simpati rakyat. Seperti jamak diketahui bahwa rakyat melihat koalisi pemerintahan berjalan tidak efektif dan tidak berimbas besar pada peningkatan kesejahteraan. Rakyat memandang bahwa koalisi hanya ajang ‘bagi-bagi kue’ antar partai saja, bukan merupakan langkah kerja sama yang kompak.

Koalisi platform

Koalisi harus dilakukan dengan disain dan platform yang mapan dan jelas sebelum proses pemenangan pilpres. Disain yang jelas akan membuat koalisi lebih efektif dan mengikat. Kontrak platform pembangunan harus disepakati terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan koalisi. Tiap partai tidak hanya asal memperhitungkan perolehan suara dan potensi kemenangan capres, tapi harus ada kesepakatan platform yang hendak dibangun dalam pemerintahan ke depan.

Koalisi tak hanya bicara ‘how to win’ semata tapi juga ‘how to govern’. Memerintah dengan memenangkan adalah dua konsep yang amat berbeda. Apabila tidak menemukan titik temu di awal maka kasus pecah kongsi yang terjadi pada koalisi dahulu sangat berpotensi untuk terulang kembali. Ada kesepakatan memenangkan namun setelah mengelola pemerintahan di tengah jalan ternyata terdapat berbagai perbedaan.

Koalisi ramping maupun koalisi gendut tidak menjadi penentu baik atau buruk. Kinerja koalisi diukur berdasarkan efektivitas mencapai tujuan. Dalam setiap kerja sama sudah wajar apabila ada pembagian tugas dan kewenangan, namun koalisi ke depan harus mengedapankan aspek kinerja pemerintahan yang kuat dan tidak terlampau mencolok proses rebutan kursi.

Jadi, adakah koalisi tanpa jatah kursi? Saya kira amat sulit untuk mengatakan ‘ada’.