Hina

Hina

Soal hina menghina presiden. Yah, baru kali ini isu hina menghina kembali menguat. Kembali menarik untuk diperbincangkan. Kembali menjadi pengalihan isu dari isu abadi: kenaikan bbm jomblo.

Soal pasal menghina yang konon katanya baru akan di usulkan untuk dibahas ini, saya sih setuju-setuju ini. Kenapa tidak setuju? Wong, kamu aja yang bukan Presiden pastinya juga tidak mau dihina kan?

Betul tidak? Apa perlu saya hina kamu untuk membuktikannya?

Nah, yang jadi masalah -selain perdebatan bahwa pasal ini akan menghalangi demokrasi dan kebebasan ataupun sebagai dalih untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Ataupun dalih lain- sebenarnya kita perlu sepakat pada satu hal terlebih dahulu, yaitu: menghina itu yang bagaimana.

Definisi menghina itu sebenarnya yang seperti apa sih?

Misalnya nih, kalau ada orang bilang dan berteriak di depan muka saya, “Kamu jadi orang jangan ganteng-ganteng amat dong!” Nah, tentu bagi saya ini merupakan penghinaan. Lha, wong saya ini ganteng banget je, bukan ganteng-ganteng amat. Level saya itu diatas ganteng: ganteng banget, bukan sekadar ganteng amat tauuukkk. Ganteng banget adalah ganteng yang tak terdefinisikan, sedangkan ganteng amat adalah ganteng yang terdefinsikan dengan sederhana dan wagu. (Bahasa indonesianya wagu apa ya?)

Soal yang begituan, maka masuk kelompok mana: itu hinaan atau pujian?

Bagi sebagian mungkin akan menganggap saya sedang dipuji, tapi saya bisa dong menganggap itu sebagai sebuah hinaan. Yah, dengan alasan yang tadi sudah saya katakan tadi tentunya.

Atau misalnya kalau ada kasus begini, “Kamu itu goblok banget sih!”

Ada orang menghina begitu. Lalu orang yang dihina malah menjawab, “Iya, saya memang masih goblok. Belum pintar.”

Hayooo…. Ini orang dihina –menurut kacamata kita- tapi dia sendiri tidak merasa terhina. Jut piye?

Maka persoalan pasal penghinaan ini kalau mau disederhakan dengan tanpa berpikir yang terlalu rumit, sebenarnya lebih pada persoalan harga diri dan kebesaran hati.

Saat kita mematok harga diri yang terlalu amat tinggi, maka sekecil apa pun perkataan orang yang ditujukan pada diri maka bisa dipersepsikan sebagai sebuah hinaan. Istilahnya “sensi banget sih.”

Namun saat kita mematok harga diri yang terlampu rendah, maka bisa jadi kita tidak akan punya cukup wibawa dan kharisma. Malah bisa jadi cuma punya Yamaha Vega ZR. Eh, sebut merk. Maaf keceplosan gara-gara kharisma. Ups.

Inilah seninya mengelola hati agar jangan terlampu sensitif namun juga jangan terlampu tidak peka. (Udah dikode berkali-kali masih aja belum dinyatakan cinta; kan bodo itu namanya).

Oleh karena itulah, salah seorang penulis best seller pernah berkata, “tidak perlu menjadi pengendali angin, air, tanah, api atau udara. Cukup jadi pengendali hati saja, itu sudah cukup hebat.” Tul kan?

Kembali pada perdebatan pasal penghinaan presiden tadi.

Presiden kan dipilih oleh puluhan juta rakyat Indonesia, dan Presiden adalah representasi ratusan juta rakyat Indonesia. Maka tak patutlah orang yang sudah meraih jutaan simpati rakyat itu dengan enak dan gampangnya dihina.

Kasus yang membuat saya juga sebal adalah kasus sotosop wajah Presiden kita dengan Ketum Partai tertentu yang di sotosop dengan aktris porno. Duh, sungguh kelewatan.

Kalau diamati ternyata hinaan ini juga gak cuma dilakukan oleh orang personal lho. Media juga bisa menghina. Misalnya saja, ada media yang menampilkan janji Presiden masa kampanye, lalu di vis a vis kan dengan kondisi saat ini. Laah, itu kan bisa masuk pasal penghinaan tho? Mengira presiden ingkar janji. Mengira kalau ingkar janji itu jadinya adalah … (tutttt….) (sensor)

Hinaan bukan? Atau kritikan? Atau kritikan berkedok hinaan? Atau hinaan yang pakai topeng kritikan? Atau apa? Bingung juga saya mengartikannya.

Maka soal pasal penghinaan ini yaa kita wait and see dulu saja. Wong juga baru akan diusulkan direncanakan untuk dibahas tho, masih jauhlah. Kita omongin yang udah dekat di depan mata dulu aja, misalnya kenapa dollar masih aja nangkring di angka 13 ribu. Apakah itu konspirasi Mas wahyudi, karena bagi Mas wahyudi angka 13 sebenarnya adalah angka keramat? Ini soal lebih penting bukan?

Kalau kamu bukan presiden ya tenang aja tho.

Asalkan kita tetap: “tidak merasa rendah saat dihina dan tidak merasa tinggi saat dipuji”. Itu sudah lebih dari cukup.

Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

Oleh: Triyanto Mekel

Semenjak gelombang reformasi pada tahun 1998 melanda Indonesia, proses demokratisasi berlangsung secara cepat dan besar-besaran. Setelah lebih dari tiga puluh tahun Indonesia berada dalam rezim otoriter yang menjalankan demokrasi semu, lalu sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie proses demokratisasi lewat pemilihan umum memberikan sebuah harapan baru. [1] Pemilihan umum presiden dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2004, sedangkan pemilihan umum kepala daerah setahun setelahnya, lalu berangkat dari hal tersebut berbagai pemilihan umum jamak dilakukan dalam masyarakat. [2]

Pemilihan umum (pemilu) memegang peranan sentral dalam sebuah sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokratis. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya yang meliputi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen baik di tingkat pusat ataupun daerah dan juga kepala pemerintahan daerah atau pusat secara langsung. [3]

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat. Pertama, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi mempunyai asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Kedua, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun kepala Negara atau daerah.

Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

Keempat, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
Baca lebih lanjut

Kebangsaan dan Kerawanan

Saat ini tawuran menjadi berita yang biasa disaksikan oleh masyarakat. Setiap hari hampir selalu saja ada berita tentang tawuran maupun kerusuhan antar warga. Dan sebagian besar hal itu disebabkan karena persoalan sepele. 1 Dalam sebuah masyarakat, misalnya saja yang tejadi di beberapa titik rawan tawuran di Jakarta, konflik terjadi karena perbedaan pendapat atas suatu masalah. Pada satu waktu hal ini bisa mereda, namun dengan sedikit pemicu dan menyebabkan tawuran yang menimbulkan korban jiwa. Tawuran hanyalah salah satu bentuk dari kerawanan social masyarakat.

Definisi kerawanan sosial

Menurut definisi, kerawanan social adalah suatu keresahan social yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu.

Environmental Vulnerability Index (EVI) menyebutkan bahwa kerawanan social adalah struktur social dari suatu komunitas atau masyarakat terkena shock atau stres yang biasanya disebabkan oleh perselisihan ekonomi, perubahan lingkungan, kebijakan pemerintah atau bahkan disebabkan oleh kejadian internal dan kekuatan yang dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor. Struktur sosial yang dimaksud adalah relasi-relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku manusia, dan jika relasi sosial itu tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut tidak terwujud lagi.

Lain lagi dengan pendapat Ballesteros yang menyebutkan bahwa kerawanan sosial adalah ketidakmampuan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalam menghadapi dampak negatif dari risiko berbagai tekanan (ekonomi, politik, lingkungan, dan sebagainya). Dampak negatif ini sebagian diakibatkan oleh karakteristik-karakteristik yang ada di dalam interaksi sosial, institusi, dan sistem nilai-nilai budaya.

Kementrian pertahanan Republik Indonesia lebih rinci memberikan penjelasan tentang kerawanan social, yaitu suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tertentu.

Dari beberapa definisi diatas maka penyebab kerawanan social bisa disebabkan oleh dampak negative berbagai tekanan ekonomi, politik, budaya maupun lingkungan. Kerawanan social ini menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan Negara.

Kebangsaan sebagai ancaman dan pemersatu

Bangsa dan/atau negara kebangsaan (bahasa Inggrisnation state) adalah suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan2 –atau nasionalisme– yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ratusan etnik, yang berbeda-beda budayanya namun pada tahun 1945 puluhan juta rakyat itu meneguhkan diri untuk bersatu dalam sebuah Negara. Negara yang dibentuk ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan turut menjaga perdamaian dunia.

Dari pelbagai aspek, kondisi sosial masyarakat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini dapat diambil kesimpulan yang menjadi sumber kerawanan sosial yaitu: Pluralitas kondisi sosial yang tidak tertata dan terbina dengan baik, pembagian hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak adil terhadap daerah, multi partai dalam kehidupan demokrasi dan tuntutan HAM, keterpurukan perekonomian Negara, radikalisme kelompok masyarakat dan terorisme bom dari dalam maupun luar negeri, reparatisme dan perlawanan bersenjata sebagian rakyat yang menentang pemerintah, dekadensi moralitas bangsa, akibat tidak diamalkan dengan baik: Pancasila sebagaistatefundamentalnorm dan Lambang Negara dengan motto Bhinneka Tunggal Ika (Plural Monolistik), Sumpah Pemuda dan jiwa patriot.

Bentuk NKRI ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan dan mencegah timbulnya kerawanan social. Dengan bentuk kesatuan maka rasa persaudaraa akan semakin menguat. Apalagi ditambah dengan kultur Indonesia yang menekankan semangat gotong royong.

Kesatuan berbangsa ini telah ditegaskan dengan satu kesatuan bangsa, satu tanah air dan berbahasa satu. 3 Kesatuan berbangsa bisa menjadi kunci pemersatu namun juga menjadi sebuah ancaman. Tapi dengan semangat kebangsaan ini ancaman kerawanan social dapat diminimalisir, karena sampai detik ini, setelah 68 tahun merdeka, Indonesia masih mampu bertahan menghadapi berbagai persoalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. l

Oleh: Triyanto Mekel

1 Beberapa pekan terakhir media ramai memberitakan seorang pelajar yang terlibat tawuran dan menyiram air keras pada para penumpang di bus. Tingkah polah kenakalan remaja ini menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat, apabila tidak ditangani segera. Dan akan menjadi kerawanan social.

 

2 Dalam teorinya, Ben Anderson mengemukakan sebuah teori bahwa Indonesia ini dibangun atas dasar imajinasi, sebuah cita-cita bersama. Indonesia adalah sebuah bangsa yang ia definisikan sebagai imagined communities.

 

3 Inilah rumusan Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tahun 1928. Bertanah air, berbangsa dan berbahasa, semangat inilah yang menyatukan Negara Indonesia hingga saat ini.

 

Titik Balik Pangi

Pertemuan kembali saya dengan Pangi Syarwi dapat digambarkan seperti ketika kita sedang membolak-balik album foto lama. Kita perhatikan satu per satu foto-foto usang sembari menarik kembali ingatan kita tentang kejadian di foto itu. Kita coba raba dengan perlahan-lahan, kita menyusup ke dalam otak kita, mencari-cari sisa memori tentangnya.

Nah, secara ‘kebetulan’ –tanda petik, karena di dunia tak ada satu pun kejadian yang terjadi secara kebetulan- ada selipan foto lusuh. Dikanan kirinya telah terlihat jamur yang menggerogoti. Foto itu sudah kita lupakan. Bahkan kita tak pernah ingat -sebelum menemukan foto itu- bahwa kita pernah berfoto!

Begitulah kira-kira gambaran ingatan saya tentang Pangi Syarwi.

Saya pertama kali mengenalnya secara singkat –betul-betul secara singkat- tahun 2009 lalu. Dan semenjak pertemuan yang singkat itu, tak pernah sekalipun ada hubungan antara kami berdua. Tak ada SMS, atau bahkan sekadar komen di FB. Ingatan tentangnya telah terkubur dalam selama kurang lebih 3 tahun ini.

Maka pertemuan pada Rabu, 28 Maret 2012 kemarin menjadi begitu spesial. Ingatan saya tentangnya berkelindan dengan seruan dan orasi demonstransi menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Pertamina Yogyakarta. Reuni dalam nuansa yang tepat, sebagai seorang aktifis KAMMI.

Namun saya tak hendak membahas tentang hal diatas. Biarlah itu menjadi perbincangan antar kami berdua, dan menjadi hal melakonlik dalam pernik-pernik kehidupan sehari-hari kami.

Yang ingin saya tulis adalah bukunya, Titik Balik Demokrasi. Buku yang berisi lima bab, terdiri dari 44 artikel ini merupakan kumpulan artikel yang berserakan di berbagai media massa, kemudian dikumpulkan jadi satu. Sumber-sumber tulisan berkisar antara tahun 2007 hingga 2011. Baca lebih lanjut